PMII KOMUNIS

PMII KOMUNIS
Mundur Satu Langkah Adalah suatu bentuk penghianatan

Rabu, 28 November 2012

“Kekerasan Dalam Agama, Demi Menjaga Eksistensi Hati Nurani Bangsa”


Oleh : Abd Rohim (Waka II PMII UNISMA)
gambaran umum diskusi rutinan

Pada dewasa ini banyak pemicu terkait kekerasan dalam agama serta maraknya kekerasan dalam bebagai faktor persoalan yang ada di bangsa ini, oleh karenanya masalah ini di timbulkan dengan rasa ketidak saling mengertian dalam menjaga keharmonisan agama, agama sebenarnya sebagai pendorong dalam kehidupan kita bersama, demi mewujudkan suatu keharmonisan dalam beragam budaya yang ada, hal inilah sangat krusial dalam menjaga eksistensi berbagai agama, agama yang satu dengan agama yang lain itu “sama”, tapi yang menbedakan yaitu “subtansi” dari agama tersebut.
Sebenarnya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat toleran dan mampu menghormati perbedaan, apapun latar perbedaan itu. Luas wilayah Nusantara “yang panjangnya saja hampir sama dengan daratan Eropa” dengan aneka suku, bahasa, dan agama, setidaknya menjadi bukti, bahwa kita memang rela hidup bersama dalam perbedaan. Kalau tidak, maka kita tidak bisa mampu bertahan selama ini. Kita memang pantas khawatir dengan keutuhan terhadap bangsa tercinta ini.
Faktor lain yang menjadi pemicu adalah alasan (kecendrungan)  keagaman yang berbeda. Sebut saja misalnya kasus sampang, jawa timur, karena merasa ada sebagian anggota masyarakatnya yang berbeda ssedikit dalam pola keyakinan dan tata cara ibadah, maka kelompok massa yang sudah terprovokasi itu lantas melakukan pembakaran atas sebuah pesantren dan beberapa rumah milik masyarakat yang masih sedesa. Mengingat tingginya kecendrungan masyarakat untuk mentuangkan (mengekspresikan) kemarahan dengan cara-cara kekerasan belakangan ini. Kita ingat misalnya, hal serupa telah beberapa kali terjadi di bangil atau kasus ambon dan poso yang dilatar belakangi oleh perbedaan agama.
Menilik peristiwa-peristiwa di atas secara lebih cermat sebagaimana telah mafhum bagi semua. Mustahil kita memperoleh pembenarannya dari teks-teks keagamaan, dalam agama dan mazhab atau aliran manapun, penggunaan kekerasann bukanlah pilihan, bukan pilihan pertama yang harus diambil. Dalam islam. misalnya, Sang Nabi SAW sangat mengedepankan dirinya sebagai rahmat bagi semesta alam. Begitu juga dengan agama-agama lain.
Bagaimanapun caranya, mustahil bangsa ini terbentuk, bahkan bangsa ini telah menjadi harga mati dan pluralism adalah jaminannya. Tidak akan terwujud sebuah Negara kesatuan dengan islam, islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha didalamnya tanpa ada tenggang rasa antar umat beragama. Hal inilah pentingnya saling menjaga satu sama lain dalam kehidupan beragama, demi menjaga tali solidaritas serta mensolidkan keberadaan bangsa tercinta ini.

“Selamat membaca sahabat”

Disparitas Kesejahteraan Rakyat Dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional !!



oleh : Miski Almaduri (pelayan umum PMII UNISMA)
Setiap 5(lima) tahun sekali pemerintahan silih berganti, pertanyaan yang mendasar adalah sejahterakah rakyat di negeri yang tanah surga, katanya? Pertanyaan tersebut patut dikemukakan sebab hampir di setiap rezim pemerintahan, jargon kesejahteraan selalu diusungnya. Bahkan hal tersebut selalu digunakan untuk membius pikiran dan keinginan rakyat agar selaras dengan kemauan pemerintah.
Bagi pemerintah ketika pertanyaan tersebut terlontar pastinya mengatakan “sudah” namun  sebagian rakyat menjawabnya “belum”. Badan pusat statistik (BPS) mengatakan bahwa Pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin Indonesia masih tinggi yaitu kisaran 30 juta orang, paling banyak di pulau jawa (16,1 juta). Jumlah ini lebih banyak dari total penduduk Malaysia (28,3 juta) dan Australia (21,5 juta). Lalu bagaimana cara mengukur indicator kesejahteraan rakyat, Banyak teori menilai untuk mengukur kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) yang mencantumkan tiga indikator yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.
Pendidikan
Cara melihat tingkat pendidikan suatu negara minimal dengan dua indikator yaitu angka melek huruf dan lama melanjutkan pendidikan. Saat ini terlihat di tiga wilayah saja angka buta huruf masih tinggi, Jawa Tengah 15,2%, Jawa Timur 18,7% dan Jawa Barat 7,8% dari fakta ini terlihat masih banyak masyarakat yang belum memperoleh akses pendidikan. Hal ini juga mencerminkan kualitas masyarakat Indonesia masih rendah sehingga tidak aneh bila dibandingkan dengan negara lain pendidikan Indonesia di posisi belakang.
Kesehatan
Tingkat kesehatan rakyat sebuah negara dapat dilihat dari angka umur harapan hidup (UHH). Tahun 2000 UHH rakyat Indonesia 65,6 tahun dan pada tahun 2008 naik menjadi 70, ini mencerminkan tingkat kesehatan masyarakat mengalami perbaikan. Namun secara internasional UHH rakyat Indonesia masih rendah. Pada tahun yang sama UHH rakyat Thailand 69,9 tahun, Malaysia 72,2 tahun, Singapura 77,4 tahun dan Jepang 80,8 tahun. Mengapa UHH indonesia rendah yang berarti tingkat kesehatannya belum baik, hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain rendahnya akses pelayanan kesehatan, rendahnya akses air bersih, rendahnya gizi balita, mewabahnya penyakit menular dan lambannya penanganan kematian ibu melahirkan.
Daya beli Masyarakat
Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara, yang diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Biasanya, pendapatan perkapita sering disebut dengan produk domestik bruto (PDP) perkapita. Bagi Indonesia, pendapatan perkapita sebesar US$3.716 pada akhir tahun 2011, merujuk pengumuman Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), mencerminkan tingkat pendapatan yang mencapai Rp3 juta lebih sebulan bagi setiap penduduk Indonesia.
Di lain sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada tahun 2011 mencapai 6,5 % dan target 2012 mencapai 6,8%, pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk salah satu terbaik di asia pasifik setelah China dan India. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi tersebut tidak dibarengi dengan berkurangnya angka kemiskinan di Negara ini.
Disparitas antara  kesejahteraan  rakyat yang belum terpenuhi  dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan hal yang tidak wajar, apa penyebab terjadinya gap  tersebut? Secara logika “jika pertumbuhan ekonomi semakin membaik seharusnya kesejahteraan rakyat cepat terwujud dan terpenuhi, karena pertumbuhan ekonomi suatu Negara di buktikan dengan berkurangnya rakyat miskin dan meningkatnya komsumsi masyarakat”.     

“Gus Dur Di Lecehkan, Rakyat Menangis Dan Tersakiti”



Pernyataan politisi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana terkait dengan dilengserkannya Pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), lantaran terlibat skandal korupsi Buloggate dan Bruneigate telah menggores hati para warga Nahdliyyin dan elemen-elemen kebangsaan yang lain serta mengecam keras pernyataan tersebut . Secara hukum Gus Dur tidak terbukti menerima aliran dana Bulog dan Brunei, Gus Dur di lengserkan secara politik, bukan karena kasus hukum (korupsi) yang tidak beretika dan bermoral, sehingga dikeluarkannya Dekrit presiden yang membubarkan DPR/MPR, dan membekukan Partai Golkar.
Seperti diketahui  celotehan Sutan muncul dalam dialog kenegaraan DPD RI yang bertema “ Pembubaran BP Migas Untuk Kemakmuran Rakyat”(21/11/12). Sutan Bhatoegana berang karena Adhie Massardi Kordinator Gerakan Indonesia Bersih mengatakan “Migas Kita Jadi Ajang korupsi mafia migas yang dilindungi rezim SBY”
Memang  tidak dipungkiri tuduhan Sutan Bhatoegana bahwa Gus Dur korup sungguh kelewatan. Tendensius. Itu cara keji dia melindungi pemerintah SBY dari isu sebagai rezim korup. Oleh Karena itu kami Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UNISMA Menuntut dan Menegaskan:
1.      Sutan Bhatoegana Harus Meminta Maaf terhadap kaum Nahdliyyin dan Rakyat Indonesia serta mencabut pernyataannya yang disampaikan baik secara langsung (Media) dan tertulis dalam waktu 2 x 24 Jam
2.      Partai Demokrat/SBY Harus memberikan sanksi Berat terhadap Sutan Bhatoegana karena telah melecehkan Gus Dur dan Melukai Hati Kaum Nahdliyyin serta Rakyat Indonesia.
3.      Menetapkan tanggal 30 Desember (wafatnya Gus Dur)  sebagai hari Pluralisme Nasional.
4.      Mengutuk rezim SBY sebagai tempat berlindung para Mafia dan Koruptor.
5.      Mempertegas kembali bahwa Gus Dur tidak terlibat skandal korupsi Buloggate dan Bruneigate
6.      Jika “Sutan Bhatoegana” menolak meminta maaf maka kami akan laporkan ke pihak yang berwajib karena pencemaran nama baik Gus Dur.

 aksi di bakorwil /DPRD kota malang